TINJAUN PENERIMAAN BEA METERAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

Ayu Rahayu; Imron Burhan; Nurul Afifah; Rukminih Arifin

doi:10.61141/pabean.v6i1.519

TINJAUN PENERIMAAN BEA METERAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

Ayu Rahayu, Imron Burhan, Nurul Afifah, Rukminih Arifin

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan Bea Meterai, bea meterai dalam penelitian ini adalah bea meterai tempel di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara pengumpulan data lebih signifikan, menunjukkan pentingnya detail suatu data yang diteliti. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Bea Meterai tempel pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Karena tidak mencapai target penerimaan bea meterai, adanya perubahan undang-undang bea meterai nomor 10 tahun 2020, Pembatasan sosial di masa COVID 19 yang menyebabkan aktivitas transaksi berkurang, serta terdapat peralihan meterai tempel ke meterai elektronik. Peran pemerintah sangat besar dalam Pelaksanaan pemungutan bea meterai melalui sosialisasi aturan yang berkaitan dengan Undang-undang bea meterai agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan bea meterai di tahun-tahun mendatang.

Keywords

Bea Meterai; UU Nomor 10 Tahun 2020

Full Text:

Untitled (Bahasa Indonesia)

References

Anas, M., & Defitri, S. Y. (2024). The Influence of Organizational Commitment, Professional Commitment, Locus of Control, and Personality on Dysfunctional Audit Behavior. Migration Letters, 21(4), 537-547.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Bendahara Mahir Pajak (Issue 021). Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II 2016, Jl. Gotot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN KITA: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi , Bersiap Hadapi Tantangan 2022: Vol. desember 2.

KBBI. (2008). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Pusat Bahasa, 364-387

Masyita Siti. (2021). Dampak Perubahan Bea Materai Rp 6000 Menjadi Rp 10.000 Di Kantor Notaris Paulus Manaek Simbolon, S.H., M.Kn. Pekanbaru. Skripsi Program Studi D3 Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru .

Pemerintah RI. (2021). Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 134 /PMK.03/2021, 1-26.

Penerimaan pajak APBN 2020. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Law, 18(2), 4–6.

Pemerintah RI. (2021) Undang-Undang NO. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, 1 -15 .

Riadi Alvin dkk. (2018). Efektifitas penerimaan pajak atas bea meterai di kota palembang pada kantor pos palembang tahun 2013-2016. Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sriwijaya.

Rischa A. A. (2019). Pengenaan Bea Meterai atas Transaksi Bisnis Pada Travel Agent PT Qudsi. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Rumpuni, J. L, (2022). Pengguna E-Meterai Pada Akta Notaris. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia , 6(2), 1148-1161.

Sugiyono. (2017). Metodologi penelitian. Universitas Pendidikan Indonesia, 1–364.

Supardi, E. (n.d.). Elly Ermawati , Lukman Santoso (2017) : Hukum , Akta Perjanjian , Bea Materai Pendahuluan Manusia hidup bersama karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lain . Manusia sebagai individu harus sa. Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 3(1) 131–147.

Suwarno, I. G., & Haryanto, I. (2021). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 4(2), 65–80.

Tuanaya, S. N. F., (2020). Fungsi Bea Materai Dalam Surat Perjanjian. Jurnal Notarius Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro , 13(2), 879-889.

Winanto, & Sehudin, A. (2019). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. IV(2), 65–80.

Wulandari dkk. (2020). Mekanisme Pengenaan Dan Penerapan Bea Materai Atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak Di Kota Pekanbaru. Skirpsi Adminitrasi Perpajakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Respository.

DOI: https://doi.org/10.61141/pabean.v6i1.519